Kendari,Jurnal-kita.id – Wakil Gubernur Sultra, Hugua secara resmi membuka Rapat Sinergitas Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berlangsung di Claro Hotel Kendari, pada Rabu (24/9/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur penting, antara lain Dirjen Pelindungan KP2MI yang diwakili Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, Advokasi Pekerja Migran Indonesia KP2MI, Kapolda Sultra atau mewakili, Kabinda Sultra, Kepala Disnakertrans Sultra, Kepala Kanwil Imigrasi Sultra, para Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Sultra, para Kepala BKPMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, para Kanit Imigrasi, Kepala BP3MI Sultra beserta jajaran; serta mitra kerja terkait.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sultra, La Ode Askar, menyampaikan bahwa PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Namun, di balik kontribusinya, banyak persoalan yang muncul di lapangan, termasuk risiko eksploitasi dan penempatan ilegal.
“Banyak hal yang perlu kita sinergikan di Sultra agar PMI tidak tereksploitasi ketika bekerja di luar negeri. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran untuk memastikan warga negara yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan penuh. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pemerintah pusat atau daerah, tetapi kolaborasi semua pihak,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, tujuan rapat ini antara lain menyusun langkah strategis bersama dalam pencegahan PMI non-prosedural, meningkatkan sinergi lintas instansi, menyampaikan data terkini terkait kasus penempatan ilegal dan TPPO, serta memperjelas peran masing-masing lembaga dalam melindungi PMI.
Lebih lanjut, La Ode Askar berharap rapat ini menghasilkan pembentukan gugus tugas pencegahan PMI non-prosedural yang akan di-SK-kan Gubernur Sultra dengan anggota lintas stakeholder. Selain itu, perlu dilakukan diseminasi informasi hingga ke desa-desa, membangun kesadaran kolektif masyarakat, dan memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Kami juga mengundang BPMD karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 42, pemerintah desa memiliki empat tanggung jawab terhadap pekerja migran. Namun, di lapangan banyak kepala desa yang belum memahami hal ini. Karena itu perlu ada sinergi antara BPMD dan stakeholder lain untuk melakukan sosialisasi,” tambahnya.
Agenda rapat juga dirangkaikan dengan
penyerahan cenderamata dari Kementerian/BP2MI kepada Pemerintah Provinsi Sultra, Kepolisian Daerah Sultra, serta Kanwil Imigrasi Sultra. Selain itu, diberikan pula piagam penghargaan kepada Pemprov Sultra yang diterima oleh Wakil Gubernur, Kepolisian Daerah Sultra, Kanwil Imigrasi Sultra, dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Hugua, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran asal Sultra.
“Pekerja Migran Indonesia adalah kekuatan penting bangsa. Mereka tidak hanya bekerja demi keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional melalui remitansi yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Mereka adalah pahlawan devisa,” ujar Hugua.
Namun demikian, ia menegaskan masih banyak tantangan serius yang harus dihadapi, terutama penempatan PMI secara non-prosedural yang membuka peluang terjadinya eksploitasi, pelanggaran hak-hak pekerja, hingga tindak pidana perdagangan orang.
“Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang mencederai martabat bangsa. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat,” tegasnya.
“Upaya kita hari ini bukan sekadar agenda rutin atau seremonial, tetapi panggilan moral, kemanusiaan, sekaligus amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, baik di dalam maupun luar negeri,” katanya menegaskan.
Hugua juga berharap rapat ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh stakeholder terkait. Ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi setiap rekomendasi agar benar-benar terimplementasi dalam aksi nyata.
“Semoga sinergi kita hari ini menjadi tonggak penting dalam mencegah penempatan non-prosedural dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di daerah kita,” tutupnya.***
