Kendari,Jurnal-Kita.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, melakukan peninjauan secara langsung di dua lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kendari, pada Senin (29/9/2025). Dua titik dapur yang dikunjungi yakni di Markas Komando Satuan Brimob (Makosat Brimob) Polda Sultra dan Rumah Dapur SPPG Tunggala, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.
Dalam kunjungan tersebut, Hugua didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Peninjauan pertama dilakukan di dapur SPPG Makosat Brimob Polda Sultra.
Di lokasi itu, Wakil Gubernur meninjau langsung berbagai fasilitas mulai dari ruang pengolahan, penyimpanan bahan makanan, dapur utama, hingga mekanisme distribusi makanan ke mobil pengantar.
“Saya lihat ini keren, standar betul. Para pengelola dapur, termasuk pengusaha swasta dan ibu-ibu PKK baik di provinsi maupun kabupaten, sudah bekerja sesuai standar. Program MBG ini adalah program nasional yang wajib kita sukseskan, tidak bisa ditawar. Jangan hanya dilihat dari aspek gizi saja, tapi juga dari aspek ekonomi yang dampaknya luar biasa,” kata Hugua.
Ia menjelaskan, keberadaan dapur MBG bukan sekadar penyediaan makanan bergizi, namun juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, tahun 2025 saja, dana program ini yang beredar hingga tingkat kecamatan diperkirakan mencapai Rp107 triliun. Ke depan, jumlah itu diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp350 triliun.
“Dana sebesar itu akan menstimulasi petani, nelayan, industri kreatif, hingga koperasi. Jadi, ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga tentang bagaimana membangkitkan fundamental ekonomi bangsa kita dari akar rumput,” tegasnya.
Hugua menambahkan, manfaat langsung program MBG dapat dilihat dari anak-anak yang mengalami stunting. Dengan asupan makanan bergizi selama beberapa hari saja, perubahan positif sudah dapat terlihat.
“Kalau anak-anak kita yang stunting ini diberi makanan bergizi selama tujuh hari saja, mereka akan berubah. Karena karbon, protein, vitamin, dan unsur esensial lainnya sudah terpenuhi. Bayangkan, anak-anak yang tadinya kurang gizi bisa tumbuh menjadi generasi hebat, bahkan calon pemimpin bangsa dan pengusaha besar. Inilah kebesaran MBG, sebuah revolusi peradaban,” paparnya.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menekankan bahwa program MBG membutuhkan koordinasi yang erat antarlevel pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal itu penting mengingat standar kapasitas dapur MBG berbeda-beda, tergantung wilayah.
“Di perkotaan, standar dapur bisa melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat. Namun di desa, mungkin hanya 500 orang. Maka perlu modifikasi tanpa mengurangi prinsip utama, yaitu higienitas, keamanan pangan, dan mutu gizi,” jelas Hugua.
Ia menegaskan bahwa setiap dapur MBG tetap wajib mematuhi standar sanitasi dan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) agar kualitas makanan yang disajikan selalu aman, sehat, dan terjaga.
Lebih jauh, Wakil Gubernur menyoroti pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan dalam menyukseskan program MBG. Ia menyinggung surat edaran yang telah dikeluarkan Gubernur Sultra untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
“Pemerintah daerah sampai ke tingkat desa harus saling melengkapi, sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan Gubernur Sultra. Surat edaran ini mengatur tata cara koordinasi antara kepala dinas, aparat provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga kepala desa. Intinya, semua harus bersinergi agar program ini berjalan baik,” tegas Hugua.
Menanggapi kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Kabupaten Buton, Hugua menyebut bahwa peristiwa tersebut menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
“Keracunan di Buton itu terjadi karena faktor teknis, misalnya konsumsi salad dengan campuran mayones yang belum terbiasa di lidah masyarakat pedesaan. Jadi ini lebih kepada faktor kultur. Itu pengalaman kecil yang harus kita jadikan pelajaran agar ke depan lebih baik,” katanya.
Hugua menegaskan, pengawasan ketat dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus menjadi acuan utama. Ia mengapresiasi dapur MBG di Makosat Brimob yang dinilainya sudah ideal.
“Dapur di Makosat Brimob ini sudah ideal. Sementara di Tunggala, meski dikelola swasta murni, mekanismenya sudah benar. Kualitas makanan pun terjamin sesuai SOP yang ada. Ini menunjukkan keterlibatan swasta juga bisa mendukung suksesnya program MBG,” imbuhnya.
Dalam kunjungan ke dapur SPPG Tunggala, Hugua menekankan bahwa seluruh SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) sesuai prosedur kerja baku.
“Kita lihat mekanisme di Tunggala sudah berjalan baik, kualitas makanan terjamin, dan sesuai norma SOP. Namun, semua dapur MBG harus memiliki SLHS sebagai bukti laik higienis dan sanitasi,” ujarnya.
Di akhir peninjauannya, Hugua menegaskan bahwa kehadirannya di dua titik dapur MBG di Kendari merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam mengawal program prioritas nasional tersebut.
“Ini bukan sekadar teori atau surat edaran. Hari ini saya turun langsung untuk memastikan kenyataan di lapangan. Saya yakin, dengan koordinasi yang baik, program ini akan berkembang pesat dan mulai menunjukkan hasil nyata pada 2026,” pungkasnya.***
