Kendari,Jurnal-Kita.id – Wacana pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tariala, oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) memicu sorotan publik dan dinilai mengandung kejanggalan. Langkah tersebut muncul setelah beredarnya surat usulan pergantian bernomor 134–SI/DPW NasDem/Sultra/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025, yang ditandatangani Ketua DPW NasDem Sultra Ali Mazi dan Sekretarisnya Muh. Tahir La Kimi. Surat itu mengusulkan Syahrul Said sebagai Ketua DPRD Sultra menggantikan La Ode Tariala.
Pemuda Sultra, Rasmin Jaya, menilai proses Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut janggal dan sangat bermuatan kepentingan segelintir pihak. Menurutnya, La Ode Tariala selama ini menunjukkan kinerja positif dan terbuka terhadap masukan dari berbagai kalangan.
”Bagi kami sebagai pemuda melihat proses PAW tidak berdasar, sebab prospek kerja yang di lakukan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara La Ode Tariala sudah cukup maksimal serta selalu terbuka dengan semua kalangan yang ingin menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Ia menyebut, jika salah satu yang menjadi alasan PAW adalah kinerja, maka hal tersebut bertentangan dengan rekam jejak La Ode Tariala yang dinilai konsisten mengambil langkah konkret dalam menangani sejumlah persoalan di daerah.
Rasmin menilai, bukan hanya La Ode Tariala yang menjadi sorotan atas PAW pimpinan DPRD Sultra, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan politik di internal NasDem maupun DPRD Sultra yang beranggotakan 45 orang.
“Ini menyangkut kredibilitas, integritas, dan marwah Partai Politik Nasdem serta institusi dan lembaga DPRD Sulawesi Tenggara yang selama ini kita nilai sebagai rumah rakyat dan saluran aspirasi. Jangan sampai nilai dan kepentingan rakyat dikorbankan oleh agenda terselubung yang tidak menyangkut kepentingan rakyat secara umum”, katanya.
La Ode Tariala sendiri dilantik sebagai Ketua DPRD Sultra pada 7 Oktober 2024. Berkat perjuangan, dan doa serta dukungan, ia mampu membuktikan bahwa asal-usul dan latar belakang keluarga bukanlah penghalang untuk meraih impian, justru menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Ia menjadi wakil rakyat dengan latar belakang anak petani, sesuatu yang jarang ditemui di kursi-kursi legislatif. Dan itu kami apreasiasi sebagai generasi muda.
Rasmin juga merasa khawatir wacana PAW itu berpotensi memicu polarisasi, kegaduhan, serta ketidakstabilan politik di Sultra.
”Analis saya, Wacana PAW kami nilai bermuatan kepentingan dan sangat janggal. Ini berpotensi terjadi gempa politik yang akan kisruh dan carut marut di internal Nasdem dan DPRD Sultra bahkan chaos dan polarisasi terjadi di elemen masyarakat,” bebernya.
Proses pergantian pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara ini tak bisa hanya di liat bahkan di anggap sepele. Ini akan membuka kotak pandora tentang permainan segelintir elit yang mengesampingkan kepentingan rakyat.
”Elit politik bicara kepentingan diri sendiri itu sangat konyol di tengah krisis kepercayaan dan polemik rakyat. Biarkan publik yang menilai,” tambahnya.
Baginya, La Ode Tariala perlu membela diri jika itu merasa tidak adil dan di kriminalisasi maka ia perlu mempertahankan diri sebab ini menyangkut harkat, martabat serta integritas.
Ia membeberkan, meski partai politik memiliki kebijakan dan mekanisme tersendiri dalam pengambilan keputusan tetapi harus rill dan tidak bisa bermuatan kepentingan pribadi apa lagi kehendak pribadi, sebab ini akan sangat berbahaya, yang menyebabkan situasi politik tidak stabil dan berisiko yang tidak percaya lagi dengan lembaga yang sangat di hormati rakyat.
Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik, yang dapat memicu lebih banyak protes dan ketidakstabilan bukan hanya politik tetapi sosial, ekonomi.
”Kita butuh daulat Rakyat bukan daulat partai politik, sebab ia di pilih mewakili kepentingan masyarakat secara luas bukan hanya partai di mana itu hanya sebagai kendaraan dan instrumen memperjuangkan aspirasi rakyat,” tutupnya.***
